Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Rabu (12/2/2025). Rapat ini bertujuan untuk menilai pencapaian serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Sekretaris Provinsi Sulteng, Novalina, dalam laporannya menyebutkan bahwa hingga 31 Desember 2024, realisasi APBD mencapai 89,78% dari total anggaran sebesar Rp6,31 triliun. Capaian tersebut setara dengan Rp5,67 triliun, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 87,45%.
Analisis Belanja Daerah
Belanja daerah terdiri dari empat kategori utama dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Operasi
Anggaran: Rp4,3 triliun
Realisasi: Rp3,79 triliun (88,13%)
Sisa anggaran: Rp511,14 miliar
Rincian:
Belanja Pegawai: Rp1,59 triliun (83,28%)
Belanja Barang dan Jasa: Rp1,86 triliun (91,11%)
Belanja Hibah: Rp321,19 miliar (97,08%)
Belanja Bantuan Sosial: Rp17,65 miliar (99,18%)
Belanja Modal
Anggaran: Rp1,17 triliun
Realisasi: Rp1,04 triliun (89,52%)
Sisa anggaran: Rp122,74 miliar
Rincian:
Gedung dan Bangunan: Rp333,22 miliar (76,77%)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Rp520,87 miliar (97,69%)
Belanja Tidak Terduga
Anggaran: Rp4 miliar
Realisasi: Rp109 juta (2,73%)
Belanja Transfer
Anggaran: Rp838,92 miliar
Realisasi: Rp830,59 miliar (99,01%)
Tren Realisasi APBD Lima Tahun Terakhir
2020: 92,77%
2021: 92,33%
2022: 88,75%
2023: 87,45%
2024: 89,78%
Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan 2023, realisasi APBD 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan 2020 dan 2021.
Perangkat Daerah dengan Realisasi Rendah
Beberapa perangkat daerah mengalami deviasi realisasi lebih dari 10%, di antaranya:
RS Madani: -39,7%
Dinas Cipta Karya dan SDA: -15,5%
Dinas Kebudayaan: -13,9%
BPKAD: -12,2%
DP3A: -11,5%
Dinas Koperasi dan UKM: -11,1%
Sementara itu, beberapa perangkat daerah menunjukkan kinerja realisasi anggaran yang tinggi, di antaranya:
Badan Kesbangpol: 98,3%
Dinas Pangan: 98,1%
Dinas Bina Marga & Penataan Ruang: 97,85%
Evaluasi dan Rekomendasi
Hasil evaluasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan, antara lain:
Percepatan proyek infrastruktur, terutama pembangunan gedung dan bangunan yang realisasinya baru mencapai 76,77%.
Evaluasi manajemen keuangan pada perangkat daerah yang memiliki deviasi realisasi tinggi.
Peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa, yang tahun ini telah berhasil menghemat Rp26,61 miliar dari total tender Rp484,89 miliar.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan APBD Sulteng semakin efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
