Karama.id – Parigi Moutong,Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program prioritas dan janji kampanye nasional mendapat sorotan tajam dari masyarakat, termasuk di Sulawesi Tengah.
Ketua Pengurus Daerah Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kabupaten Parigi Moutong, Mastang, menilai perlunya evaluasi serius terhadap capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Menurutnya, evaluasi tersebut penting bukan hanya untuk mengkritisi, tetapi juga untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Untad Lantik 747 Pegawai PPPK, Rektor Prof. Amar: “Ini Janji untuk Negara dan Dunia Pendidikan”
“Begitu banyak janji kampanye yang perlu kita evaluasi setelah satu tahun masa kerja ini. Misalnya, janji membuka 19 juta lapangan kerja baru, melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program prioritas makan bergizi gratis. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah wacana kepala daerah dipilih DPRD dan kenaikan biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat setiap tahun,” ujar Mastang.
Ia menilai program pembukaan 19 juta lapangan kerja baru belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas pekerjaan yang diciptakan.
“Belum ada penjelasan resmi apakah lapangan kerja itu formal, informal, atau paruh waktu. Minimnya transparansi data membuat masyarakat sulit menilai sejauh mana program ini berjalan. Tanpa kejelasan, janji politik bisa menjadi wacana tanpa realisasi konkret,” tegasnya.
Mastang juga menyoroti lambannya implementasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan dapat memberikan efek ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
“Program melanjutkan IKN sebenarnya menjadi harapan masyarakat untuk peningkatan ekonomi, namun kenyataannya belum menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Harapan itu seperti mimpi di siang bolong,” ungkapnya.
Selain itu, LS-ADI Parimo menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi besar-besaran. Meskipun memiliki anggaran besar, pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal.
“Program ini semestinya memberi dampak positif, tetapi justru menimbulkan kekhawatiran karena banyak kasus keracunan siswa di berbagai daerah. Dengan anggaran besar, seharusnya pengawasan dan kualitas bahan pangan lebih diperhatikan,” jelas Mastang.
Terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, LS-ADI Parimo secara tegas menyatakan penolakannya. Mastang menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
“Kami menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD. Itu akan menghilangkan hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Demokrasi harus dijaga dari kepentingan segelintir elit politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, LS-ADI Parimo juga menyoroti program Swasembada Pangan dan kebijakan pertambangan rakyat yang dinilai masih bermasalah.
“Pemerintah mengklaim cadangan pangan nasional mencapai 4,2 juta ton, tapi faktanya harga beras di Sulawesi Tengah masih tinggi. Ditambah lagi kebijakan pembukaan tambang rakyat yang tidak terkendali, bahkan sampai menyentuh lahan pertanian. Ini kebijakan yang kebablasan,” pungkas Mastang.
Melalui evaluasi ini, LS-ADI Parimo berharap pemerintah pusat lebih transparan dan fokus pada implementasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah yang masih menghadapi kesenjangan pembangunan.
