Karama.id – Palu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengimbau publik untuk tidak panik menyikapi meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ketegangan perdagangan kedua negara kian memanas setelah AS menaikkan tarif impor barang asal China sebesar 145%, yang kemudian dibalas China dengan tarif impor terhadap produk AS sebesar 125%.
Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa dampak dari perang dagang ini terhadap Indonesia tidak akan terlalu besar, meski beberapa negara Asia turut terkena imbas tarif tinggi dari AS. Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32%, lebih rendah dibandingkan Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).
“Jadi, don’t panic, be calm,” ujar Mari dalam acara The Yudhoyono Institute bertajuk ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global’ di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4/2025).
Ia menyarankan pemerintah untuk segera melakukan negosiasi dengan kedua negara adikuasa tersebut, apalagi AS diketahui menunda penerapan tarif selama 90 hari ke sejumlah negara, kecuali China.
“Dalam jangka pendek, kita harus bisa deal dengan AS, tapi menurut saya kita juga harus deal dengan China,” jelas Mari.
Lebih lanjut, Mari menekankan pentingnya reformasi kebijakan perdagangan. Saat ini, DEN bersama Kemenko Perekonomian serta kementerian/lembaga terkait tengah menyusun langkah-langkah reformasi, termasuk pengurangan biaya ekonomi tinggi, penyederhanaan perizinan, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem good governance.
Ia juga mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sektor-sektor yang paling terdampak dari kebijakan tarif tinggi guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, perluasan pasar ekspor dan pengendalian impor juga menjadi fokus penting dalam menghadapi dampak lanjutan dari perang dagang ini.
“Kita harus mengelola fenomena trade diversion, karena barang yang tadinya akan diekspor ke AS akan mencari pasar lain, yang bisa memicu banjir impor. Ini harus dikelola dengan baik, terutama dari China. ASEAN juga perlu merespons secara kolektif dan membangun kepercayaan bersama,” pungkasnya.
