Karama.id – Palu, Di hari pertama resmi menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2025-2030, Anwar Hafid langsung dihadapkan dengan aksi unjuk rasa dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) di depan Kantor Gubernur.
LS ADI menyampaikan berbagai tuntutan terkait transparansi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik, serta penyelesaian konflik daerah. Mereka menyoroti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, lambannya penyelesaian konflik lahan, maraknya pertambangan ilegal, serta kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, serta percepatan program prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya memahami perjuangan masyarakat dan aktivis seperti LS ADI. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi agenda penting bagi saya. Saat ini, kita harus melakukan efisiensi karena ada pemangkasan anggaran hingga hampir Rp300 miliar. Oleh karena itu, langkah pertama saya adalah membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan kredibel,” ujar Anwar Hafid.
Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, Anwar Hafid menargetkan bahwa program-program unggulan di kedua bidang ini akan mulai direalisasikan pada tahun 2025. Ia juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan publik.
Dalam menghadapi isu pertambangan ilegal, Anwar Hafid berjanji akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan mengawasi aktivitas pertambangan dan memastikan tidak ada eksploitasi yang merugikan masyarakat.
“Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Saya ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jika ada persoalan yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi langsung dengan masyarakat,” tutupnya.
