Karama.id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/03/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama RPJMD. Ia menyoroti kesenjangan harga pangan antarwilayah, terutama di daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una, yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Palu.
“Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami ingin mencari solusi agar harga-harga ini stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid.
Untuk mengatasi ketimpangan harga, gubernur mengusulkan mekanisme subsidi distribusi guna menekan perbedaan harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain stabilitas harga, strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif daripada sekadar bantuan sembako.
Ia mengusulkan program pendampingan intensif, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas sejumlah warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi ini, gubernur juga mengangkat program revitalisasi rumah tidak layak huni dengan konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding), di mana pemerintah akan membantu renovasi rumah warga miskin agar lebih layak huni.
Untuk menekan fluktuasi harga pangan, pemerintah provinsi berencana mengembangkan koperasi dan sistem penyimpanan hasil panen. Sesuai arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki gudang penyimpanan atau cold storage, yang pembangunannya akan didukung melalui dana desa.
Kepala Perwakilan BI Sulteng, Rony Hartawan, menambahkan bahwa konsumsi menjadi faktor utama dalam perekonomian Sulteng, dengan nilai konsumsi mencapai 57,3 persen. Oleh karena itu, strategi penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus diperkuat.
“Jika kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menegaskan bahwa program ‘Berani Sejahtera’ selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo. Fokus utama pada periode 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Program ini mencakup jaminan harga bahan pokok yang murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal.
“Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda.
