Karama.id – Palu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terkait ketidakhadiran Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam sejumlah agenda penting pemerintahan. Hal ini disampaikannya langsung di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Aria Bima, saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 di Kota Palu, pada Senin (14/4/2025).
“Semua kepala daerah hadir, kecuali Pak Wali Kota yang tidak diketahui keberadaannya. Sudah beberapa kali rapat digelar, saya tidak pernah melihat kehadirannya, dan tidak ada pula pemberitahuan,” ujar Anwar Hafid, yang disambut gelak tawa para peserta Musrenbang.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran Gubernur terhadap lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Palu. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antarlevel pemerintahan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak Kementerian Dalam Negeri untuk kembali menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami pernah mengikuti materi yang sangat baik saat retreat di Magelang. Saya berharap materi tersebut bisa disampaikan kembali kepada para kepala daerah, agar relasi antarpemimpin daerah dan pusat dapat saling memperkuat,” tuturnya.
Meski demikian, Gubernur Anwar memberikan apresiasi khusus kepada Anggota DPR RI, Longki Djanggola, atas konsistensinya dalam mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah. “Beliau selalu hadir dalam kegiatan pemerintah provinsi. Sebagai mantan gubernur dua periode dan saat ini anggota Komisi II DPR RI, keterlibatannya sangat kami hargai,” tambahnya.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 dihadiri secara lengkap oleh seluruh bupati se-Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tokoh-tokoh penting daerah. Namun demikian, absennya Wali Kota Palu dalam forum strategis tersebut menjadi sorotan tersendiri, terlebih mengingat Kota Palu merupakan ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan.
