Karama.id – Palu, Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) resmi dibuka di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Minggu (7/12/2025) malam. Forum ini menghimpun unsur legislatif dari berbagai daerah penghasil nikel di Indonesia untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya tambang tersebut.
Ketua DPRD Sulteng H.M Arus Abdul Karim dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini dibangun atas semangat kebersamaan untuk membahas isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel.
“Daerah-daerah kita adalah pahlawan devisa bagi Indonesia. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” ujar Arus.
Ia menyampaikan bahwa FD-PNI menjadi wadah penyatuan visi dan misi terkait dana bagi hasil yang lebih bermartabat dan berkeadilan bagi daerah.
Forum ini juga menjadi ruang pertukaran informasi, studi, dan teknologi untuk mendorong lahirnya produk hukum daerah yang dapat meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif serta melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.
Arus berharap kehadiran FD-PNI mampu memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pengawasan investasi dan hilirisasi nikel agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan dan martabat bangsa.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya pembentukan dana abadi bagi daerah penghasil tambang guna penataan lingkungan dan pembangunan pasca tambang sebagai bentuk jaminan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
“Inisiasi pembentukan forum ini adalah langkah strategis dan mendesak. Forum ini menjadi wadah penyatuan suara kita agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
Arus turut menyinggung ketimpangan yang masih dirasakan daerah penghasil nikel, seperti beban sosial, tekanan infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima daerah.
Sebagai inisiator, ia menegaskan bahwa FD-PNI menjadi momentum penting untuk memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan pemanfaatan nikel bagi daerah, bangsa, dan negara.
Acara tersebut dirangkaikan dengan pembacaan Naskah Deklarasi FD-PNI oleh Ketua DPRD Maluku Utara.
Kegiatan FD-PNI di Palu dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Forkopimda Sulteng, pimpinan dan anggota DPRD dari berbagai provinsi penghasil nikel, kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota, para pakar, dan akademisi.
