Karama.id – Jakarta, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (25/4/2026).
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyebut pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI.
Ia menekankan bahwa inovasi dalam ilmu pemerintahan harus terus dilakukan agar tetap relevan dengan dinamika zaman serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan birokrasi di Indonesia.
“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ujarnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menegaskan bahwa praktik pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian administratif atau penilaian “cukup baik”, tetapi harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan.
“Saya sering tekankan bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa MIPI dapat menjadi motor penggerak dalam penguatan tata kelola pemerintahan nasional melalui gagasan, inovasi, serta rekomendasi strategis.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan sebagai Ketua Umum MIPI akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan etika birokrasi.
“Saya optimis MIPI akan menjadi motor penggerak perkembangan birokrasi di Indonesia. Kepercayaan ini akan kami jalankan dengan mengedepankan asas dan etika birokrasi,” katanya.
Dalam arah kepemimpinannya, Anwar Hafid juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap MIPI dapat menjadi ruang strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
