Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bergerak cepat mengantisipasi persoalan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, yang dikeluhkan pelaku angkutan kontainer akibat kendala penggunaan Barcode/QR Code di sejumlah SPBU.
Gubernur Sulteng Dr. Anwar Hafid, M.Si., meminta persoalan tersebut segera ditangani secara konkret agar tidak menghambat aktivitas transportasi maupun distribusi barang di wilayah Sulteng.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulteng, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng serta sejumlah perangkat daerah.
Gubernur Anwar Hafid Resmikan Groundsill Karaupa, Tegaskan Kepentingan Rakyat Tetap Prioritas
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng sekaligus langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi munculnya antrean panjang BBM seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah kendala teknis saat Barcode/QR Code kendaraan truk kontainer tidak dapat dipindai ketika kendaraan sudah berada di depan nozzle. Kondisi tersebut dinilai dapat merugikan pengemudi karena kendaraan telah menghabiskan waktu untuk mengantre, tetapi pengisian BBM tidak dapat dilakukan akibat kendala sistem.
Untuk mencegah persoalan tersebut, Pertamina bersama Hiswana Migas Sulteng sepakat menyiapkan petugas khusus yang akan membantu penggunaan Barcode/QR Code bagi truk kontainer di SPBU.
Petugas juga akan ditempatkan secara mobile untuk melakukan pemeriksaan QR Code terhadap kendaraan yang sedang mengantre. Dengan mekanisme tersebut, kendala dapat diketahui lebih awal sebelum truk mencapai nozzle.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar.
Pemprov Sulteng juga berencana mengirimkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU ketika menghadapi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk kendaraan angkutan yang mendukung distribusi barang, tetap memperoleh pelayanan ketika terjadi gangguan teknis pada sistem digital.
Menurut Anwar, penerapan sistem digital dalam penyaluran BBM harus tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Sistem tersebut harus mampu mendukung pelayanan, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat.
Dalam rapat itu juga muncul laporan mengenai dugaan adanya kelompok tertentu yang menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali dan Morowali Utara. Pemprov Sulteng akan membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui rapat Forkopimda, untuk ditindaklanjuti.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar.
Berani Cerdas Jadi Perhatian Nasional, Anwar Hafid Jadi Keynote Speaker Compass Building Camp 2026
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan panic buying karena pembelian secara berlebihan berpotensi memperburuk antrean dan kondisi distribusi BBM.
Koordinasi antara Pertamina, Hiswana Migas dan pemerintah daerah akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi serta pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, tetap berjalan.
Anwar berharap langkah tersebut dapat mencegah gangguan distribusi BBM dan menjaga kelancaran aktivitas angkutan barang di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya. *
