Karama.id – Palu, Rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp1,126 miliar untuk pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Kota Palu ke Singapura menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Anggaran tersebut direncanakan untuk keberangkatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas serta sejumlah camat. Dari delapan camat di Kota Palu, lima camat definitif masuk dalam rencana keberangkatan, sementara tiga lainnya tidak diikutkan karena masih berstatus pelaksana tugas.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Muslimun, mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut di tengah pembahasan efisiensi anggaran. Ia meminta tujuan perjalanan dan manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah dapat diukur secara jelas.
“Katanya kita efisiensi, tapi teman-teman mau ke luar negeri. Di sisi yang lain, kalau lihat ke luar negeri ini tujuannya apa? Karena menurut saya budget-nya besar sekali ini Rp1,126 miliar,” kata Muslimun dalam rapat di Jalan Moh Hatta, Selasa (22/9/2026).
Muslimun juga mempertanyakan pemilihan Singapura sebagai lokasi pembelajaran. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur masih dapat dilakukan dengan mengambil pembelajaran dari daerah lain di Indonesia.
“Kalau mau belajar, kecukupannya kan cukup di dalam negeri. Kenapa harus keluar? Kalau mau ingin peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Pandangan tersebut juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Palu dari Fraksi Golkar, Arif Miladi. Ia meminta setiap OPD yang mengikuti kegiatan terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran selama berada di Singapura.
“Dicatat saja apa permasalahan-permasalahan yang ada di OPD masing-masing. Supaya begitu nanti ke tempat tujuan, masing-masing OPD bisa berdiskusi dengan tempat tujuan itu permasalahannya masing-masing sehingga ada output hasilnya yang dibawa pulang kemari,” ujar Arif.
Ia juga meminta peserta menyampaikan laporan setelah kembali ke Palu. Menurutnya, laporan tersebut diperlukan untuk mengetahui hasil pembelajaran dan kemungkinan penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Laporkan, maksudnya kita bisa sharing kembali setelah pulang kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari sana,” katanya.
Menanggapi pertanyaan Banggar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kota Palu, John Yus Madoli, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut John, Singapura dipilih karena memiliki sejumlah praktik yang dinilai dapat menjadi referensi bagi Pemkot Palu, terutama dalam pelayanan dasar, kesehatan, kependudukan, infrastruktur, permukiman, lingkungan, dan mobilitas.
“Singapura ini memiliki begitu banyak kelebihan yang kemudian ini bisa menjadi salah satu referensi pemerintah Kota Palu terkait dengan layanan dasar, sosial, kesehatan, kependudukan, bahkan infrastruktur, pemukiman, lingkungan dan mobilitas,” jelasnya.
Terkait jumlah camat yang mengikuti kegiatan, John menjelaskan hanya lima dari delapan camat yang masuk dalam rencana keberangkatan karena berstatus definitif. Sementara tiga camat lainnya masih berstatus pelaksana tugas.
Kepala BPKAD Kota Palu, Romy Sandi Agung, menegaskan agenda tersebut bukan sekadar kunjungan ke luar negeri, melainkan bagian dari pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi manajerial yang dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Jadi sebenarnya bukan kunjungan luar negerinya. Tetapi bagaimana pimpinan OPD ini bisa mengembangkan kompetensi manajerial. Itu yang paling penting,” kata Romy.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U. Aca, berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan pembelajaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ia menyebut masing-masing pihak memiliki kompetensi dan peran dalam menunjang hasil kegiatan.
“Harapan kita bersama, khususnya juga teman-teman di DPR ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh BKD, Bappeda, Pak Romi, artinya insyaallah ini semua niat baik dari kita,” tutupnya. *
