Karama,id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026). Rakor tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Rakor dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulteng. Dalam arahannya, Gubernur menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya agar program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Anwar Hafid Dorong 1.000 Pelaku Usaha Ekspor, UMKM Sulteng Ditargetkan Tembus Pasar Global
Menurutnya, pembangunan perumahan di Sulteng menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari distribusi material, kondisi geografis, pendataan masyarakat penerima manfaat hingga dukungan pembiayaan.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan masuk dalam prioritas penerima program.
Untuk 2026, pemerintah daerah didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara kebutuhan pembangunan pada 2027 akan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing daerah.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Gubernur.
Ia meminta kepala daerah mulai menyiapkan data kebutuhan perumahan sejak sekarang. Menurutnya, target pembangunan pada 2027 harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan angka.
Dalam rakor tersebut, Gubernur juga menyoroti keterkaitan kondisi rumah tidak layak huni dengan persoalan kemiskinan di sejumlah wilayah Sulteng. Perbaikan dan pembangunan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong disebut perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, rakor membahas percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan sehingga tidak terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama. Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mendukung pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah sekaligus menyiapkan target pembangunan perumahan yang lebih terarah untuk 2027.*
