Karama.id – Palu, Penguatan pendekatan humanis dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan korban perempuan dan anak, menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam sesi dengar pendapat publik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kota Palu.
Kegiatan yang digelar di Auditorium UIN Datokarama Palu, Selasa (16/12/2025), sekaligus menjadi sesi terakhir dari rangkaian penjaringan aspirasi masyarakat terkait reformasi Polri yang sebelumnya dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia.
Sesi dengar pendapat publik tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Atgas bersama anggota Komisi Reformasi Polri Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis.
Hadir pula Wakapolda Sulawesi Tengah Kombes Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., serta peserta dari beragam latar belakang, mulai tokoh adat, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, hingga perwakilan lembaga bantuan hukum.
Dalam konferensi pers, Menteri Supratman menyampaikan bahwa seluruh masukan peserta telah dicatat sebagai bahan penting dalam penyusunan rekomendasi reformasi Polri. Ia menuturkan, isu yang mengemuka mencakup penguatan kelembagaan, pelaksanaan tugas kepolisian, pembenahan sistem rekrutmen, hingga penerapan merit sistem.
“Aspirasi publik juga menyentuh kebutuhan penguatan organisasi Polri, mulai dari rekrutmen, merit sistem, hingga penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Supratman.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa aspirasi paling menonjol dari Kota Palu berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
Usulan tersebut mencakup penguatan infrastruktur pelayanan yang lebih humanis, peningkatan pendekatan empatik dalam penanganan kasus sensitif, serta penambahan rasio personel Polisi Wanita (Polwan) untuk memperkuat layanan pendampingan bagi korban.
Menurut Supratman, masukan terkait perlindungan perempuan dan anak banyak disampaikan kalangan akademisi dan aktivis perempuan, yang menilai respons yang cepat, empatik, dan berperspektif korban sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa aman dan percaya dalam mencari perlindungan hukum.
Ia menegaskan, rangkaian dengar pendapat publik ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong terwujudnya institusi Polri yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.
Hasil akhir dari public hearing di berbagai daerah tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
