Karama,id – Parigi Moutong, Gelombang protes melanda Kantor Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Senin pagi (9/2/2026). Puluhan pemuda setempat menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi pengelolaan anggaran desa, realisasi janji kampanye, serta kejelasan aset kepemudaan.
Namun, aksi tersebut diwarnai kekecewaan massa. Saat demonstran tiba, kantor desa justru dalam keadaan kosong. Tidak terlihat kepala desa maupun perangkat desa berada di lokasi, meski aksi berlangsung pada jam kerja.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Fauzi, menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk keresahan pemuda terhadap tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tertutup dan tidak amanah. Ia menegaskan, pemuda datang membawa aspirasi dan meminta ruang dialog yang jelas.
Tuntutan pertama, massa mendesak pemerintah desa membuka informasi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Fauzi menilai transparansi anggaran adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Jangan biarkan anggaran desa menjadi rahasia di balik pintu kantor yang terkunci ini. Kami butuh angka yang jelas, bukan sekadar kata-kata. Transparansi adalah harga mati agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi di tanah kami,” tegas Fauzi dalam orasinya.
Tuntutan kedua, massa menagih realisasi janji-janji yang disampaikan pemerintah desa saat masa pemilihan. Mereka menilai sejumlah program yang pernah dijanjikan belum terlihat wujudnya.
“Kami belum lupa dengan janji-janji manis saat kampanye dulu. Namun hari ini, faktanya nol besar. Jika tidak mampu merealisasikan janji, lebih baik jujur kepada rakyat daripada terus memberi harapan palsu,” ujar Fauzi.
Tuntutan ketiga, Fauzi menyoroti aset desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan, namun dinilai dikelola tanpa kejelasan dan cenderung dikuasai individu tertentu.
“Aset pemuda adalah investasi masa depan desa ini. Tapi lihat sekarang, pengelolaannya tidak jelas. Kami menuntut hak kami untuk diberdayakan, bukan hanya dijadikan penonton di desa sendiri,” katanya.
Kekecewaan massa memuncak karena kantor desa kosong saat aksi berlangsung. Kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk menghindar dari tanggung jawab pelayanan publik.
“Sangat memalukan. Saat rakyat datang membawa aspirasi, para pemimpin justru bersembunyi. Kosongnya kantor ini di jam kerja adalah bukti nyata lemahnya pelayanan publik dan ketakutan mereka untuk menghadapi kenyataan,” pungkas Fauzi.
Hingga aksi berakhir, pihak Pemerintah Desa Ampibabo belum memberikan pernyataan resmi terkait keberadaan aparatur desa maupun tanggapan atas tuntutan massa. Fauzi menegaskan, jika tidak ada itikad baik untuk berdialog dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk berdialog, pemuda Ampibabo akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
