Karama.id – Palu, Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan percepatan digitalisasi menjadi penekanan utama Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, dalam penandatanganan kinerja 100 hari kerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur, Jumat (20/2/2026), dan dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa mulai tahun ini seluruh perangkat daerah wajib menerapkan perencanaan berbasis data. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
“Kita harus akui bahwa perencanaan daerah ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak yang bias, disebabkan data yang tidak lengkap,” ujar Anwar Hafid di hadapan para kepala OPD.
Menurutnya, perencanaan tanpa dukungan data yang kuat berisiko melahirkan program yang bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia mencontohkan penanganan kemiskinan yang tidak akan efektif jika pemerintah tidak memiliki data akurat mengenai sasaran penerima manfaat.
Anwar Hafid juga menyoroti luas wilayah Sulawesi Tengah yang kini menjadi provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pendekatan perencanaan yang presisi agar intervensi program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di setiap daerah.
“Manajemen modern mengajarkan kita untuk membuat perencanaan berbasis data. Data ini menjadi ujung tombak,” tegasnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng memastikan kesiapan anggaran guna memperoleh data yang valid dan akurat sebagai fondasi perencanaan pembangunan. Gubernur menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengalokasikan anggaran demi memperkuat sistem pendataan.
Selain penguatan basis data, Gubernur juga menginstruksikan seluruh OPD untuk terus berinovasi dan mempercepat penerapan digitalisasi dalam sistem kerja maupun pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya optimalisasi Command Center sebagai pusat layanan terintegrasi antar OPD yang dapat diakses secara daring.
“Ada Command Center kita, data terpusat silakan dipergunakan,” ujarnya.
Melalui komitmen 100 hari kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data sebagai fondasi pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan penandatanganan kinerja tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., Sekretaris Provinsi Dra. Novalina, M.M., serta seluruh kepala OPD, pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
