Karama.id – Palu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Novalina, menegaskan bahwa proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi gender.
Sebagai Ketua Panitia Seleksi, Novalina menyampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Tidak ada pembatasan berdasarkan gender. Semua peserta memiliki peluang yang setara untuk berkompetisi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan birokrasi tidak semata bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kesiapan individu dalam mengikuti proses seleksi.
Berdasarkan data panitia, dari total 85 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan peserta perempuan. Menurut Novalina, angka tersebut menunjukkan bahwa ruang partisipasi telah terbuka, meskipun jumlah pendaftar perempuan masih relatif terbatas.
“Kami mengapresiasi ASN perempuan yang telah berpartisipasi dalam seleksi ini,” katanya.
Lebih lanjut, Novalina menegaskan bahwa kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam menentukan pejabat yang akan menduduki jabatan strategis. Ia menilai bahwa pemenuhan keterwakilan tidak boleh mengesampingkan kualitas kepemimpinan.
“Yang dicari bukan sekadar pengisi jabatan, tetapi figur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab tantangan birokrasi ke depan,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan adanya diskriminasi dalam proses seleksi. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, termasuk dirinya sebagai Ketua Panitia Seleksi, menjadi bukti komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip kesetaraan.
Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan telah memasuki tahap uji publik. Hasil dari tahapan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan pejabat terpilih.
Kalau Anda mau, saya bisa buatkan juga beberapa opsi judul yang lebih tajam atau lebih “klik menarik” untuk media online.
