Karama.id – Palu, Universitas Tadulako (Untad) menggelar kegiatan pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (6/5/2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi seluruh unit kerja untuk menyelaraskan langkah dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja institusi.
Dalam arahannya, Rektor Untad, Prof. Amar, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.
Ia menyampaikan bahwa di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat, Untad harus mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan optimal.
Menurutnya, penyusunan anggaran 2027 harus berorientasi pada program yang relevan dengan kebijakan nasional dan RPJMN 2025–2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas, disertai penerapan perencanaan berbasis kinerja dengan indikator output yang terukur.
Selain itu, Rektor menekankan pentingnya prinsip money follow program yang berfokus pada penguatan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan lokal Sulawesi Tengah.
“Program yang tidak mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) harus dieliminasi sehingga penyusunan RKA harus benar-benar mengacu pada IKU,” tegasnya.
Prof. Amar juga menyoroti pentingnya efisiensi dan rasionalisasi anggaran melalui pengurangan belanja non-prioritas, seperti perjalanan dinas berlebihan, rapat seremonial, hingga belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja.
Di sisi lain, penguatan digitalisasi melalui sistem informasi seperti Simonev dan Sakti menjadi langkah penting untuk menjaga integritas data dan transparansi pengelolaan anggaran.
“Digitalisasi sistem informasi harus dibarengi dengan literasi dan integritas dalam penggunaannya. Apa yang direncanakan harus selaras dengan yang direalisasikan dalam keuangan sehingga transparansi dan akuntabilitas harus berbasis data yang kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rektor juga meminta setiap unit menerapkan manajemen risiko sejak tahap perencanaan dengan mengidentifikasi potensi hambatan serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai kemungkinan, termasuk perubahan kebijakan pusat maupun keterlambatan serapan anggaran.
Selain itu, keterlibatan aktif seluruh unit dan pemangku kepentingan secara partisipatif (bottom-up) terus didorong, disertai penguatan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian fisik dan keuangan.
Lebih lanjut, Prof. Amar menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar audit yang berlaku.
Dalam penutupnya, ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik merupakan bagian dari kesiapan Untad menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
“Forum ini jangan hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi momentum transformasi tata kelola keuangan yang lebih baik,” katanya.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut turut dihadiri jajaran Dewan Pengawas (Dewas), Kepala KPPN Kota Palu, Satuan Pengawas Internal (SPI), para wakil rektor, serta pimpinan fakultas dan lembaga di lingkungan Untad.
