Karama.id – Palu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2026 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (21/7/2026).
Menurut Reny, pelayanan publik yang baik akan menjadi tolok ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor.
“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial berjalan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Pemprov Sulteng Perkuat Kolaborasi Percepat Program Bedah Rumah dan Sertifikasi Tanah untuk MBR
Sehat
Wagub menilai penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tidak hanya sebatas evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar setiap persoalan yang ditemukan segera ditindaklanjuti sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
“Masalah yang tidak diselesaikan hari ini akan tumbuh menjadi masalah baru ke depan. Karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng terus menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi. Salah satunya melalui Command Center Berani Samporoa yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik secara terpadu.
Selain itu, di sektor kesehatan pemerintah juga mengembangkan aplikasi Sehati yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan, layanan sosial, hingga BPJS, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terhubung.
“Kita harus terbuka kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan harus bisa diketahui, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Reny juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
Ia menekankan pentingnya konsistensi antara pelaksanaan program dengan dokumen administrasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang kita buat itulah yang kita tulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita kerjakan. Apa yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, Wagub mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau tim kita solid dan kompak, tidak ada yang sulit. Pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada sektor kesehatan, terutama pelayanan rumah sakit yang dinilai menjadi salah satu layanan publik yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan berkualitas.
Sehat
“Rumah sakit harus terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat SOP, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Satu pelayanan yang kurang baik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Sulteng berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami indikator penilaian Ombudsman RI, memperbaiki tata kelola administrasi pelayanan, serta mampu mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Saya berharap kita bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik dan terbebas dari maladministrasi,” tutup Reny.
Kegiatan tersebut dihadiri Perwakilan Pimpinan Ombudsman RI H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si., Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulteng Dr. M. Iqbal Andi Mangga, S.H., M.H., Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulteng Neng Elly, S.H., M.M., serta jajaran perangkat daerah terkait.
Entry meeting ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sulteng, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. *
