Karama.id – Palu, Pemerintah Kota Palu memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 dengan membangun koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Penguatan koordinasi dibahas dalam rapat monitoring lapangan yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu (16/9/2026).
Rapat yang difasilitasi Bappeda Kota Palu itu melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama hingga unsur terkait lainnya.
Imelda mengatakan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan MBG di lapangan sekaligus memastikan berbagai persoalan dapat segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menurutnya, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Asta Cita Presiden yang sebelumnya digelar di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Pelaksanaan MBG menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu diterjemahkan melalui langkah konkret di tingkat daerah.
“Setelah rapat koordinasi ini, kita perlu memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” kata Imelda.
Ia menjelaskan, pengawasan MBG tidak sebatas memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat. Sejumlah aspek lain juga harus diperhatikan, termasuk kualitas dan keamanan pangan, kebersihan lingkungan, standar pelayanan, pengadaan bahan makanan hingga proses pembelanjaannya.
“Jangan sampai ketika ada persoalan di lapangan, kita baru mencari siapa yang harus menangani. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap persoalan bisa segera diketahui, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Untuk memperkuat mekanisme tersebut, Pemkot Palu menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Tim ini akan menjadi wadah koordinasi dalam melakukan monitoring, evaluasi serta menginventarisasi berbagai persoalan selama program berlangsung.
Hasil monitoring lapangan nantinya akan dihimpun dan diintegrasikan menjadi data bersama. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut.
“Data dan informasi hasil monitoring akan kita integrasikan. Setelah seluruh persoalan dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan,” jelas Imelda.
Ia menegaskan, pengawasan Satgas akan dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya melihat penerima manfaat memperoleh makanan, tetapi juga memastikan seluruh proses penyelenggaraan MBG memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Aspek kebersihan, kualitas dan keamanan makanan, standar pelayanan, pengadaan serta pembelanjaan bahan pangan hingga kinerja pelaksana di lapangan menjadi bagian yang akan diperhatikan dalam monitoring.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan MBG.
Imelda berharap seluruh instansi yang terlibat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun komunikasi secara intensif agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat.
“Yang paling penting adalah sinergi. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan seluruh prosesnya dapat kita kawal bersama,” pungkasnya. *
