Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui Program Berani Sehat. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulteng di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, Senin (21/9/2026).
Forum yang diikuti BPJS Kesehatan, Pemprov Sulteng, Dinas Kesehatan, rumah sakit dan sejumlah instansi terkait itu menjadi ruang evaluasi sekaligus penyamaan persepsi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Berani Sehat.
Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan diperlukan agar program kesehatan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujar Reny.
Sejak Program Berani Sehat dilaksanakan, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan tanpa terkendala persoalan administrasi. Hingga 2026, sekitar 217 ribu masyarakat Sulteng disebut telah menikmati manfaat program tersebut.
Reny juga menyoroti pemanfaatan aplikasi SeHati yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Integrasi itu memungkinkan verifikasi status masyarakat yang belum memiliki kartu atau mengalami persoalan kepesertaan sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Menurut Reny, pembaruan data menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama instansi terkait melakukan pemutakhiran data secara berkala agar penerima manfaat dapat diketahui secara akurat serta menghindari data ganda maupun data yang sudah tidak relevan.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Sulteng pada 2026 mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemprov juga memberikan dukungan bagi masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten dan kota. Pada 2025, dukungan pembiayaan tersebut tercatat sekitar Rp68 miliar.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny.
Ia menegaskan, kemitraan dengan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan. Berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, menurutnya, perlu diselesaikan melalui koordinasi antarpihak.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.
Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan di Sulteng dan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dr. Dra. Novalina, M.M., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah dan pemangku kepentingan terkait. *
