Karama – Jakarta, Komunitas “Garuda Asta Cita Nusantara” menyatakan komitmen untuk mengawal program Asta Cita Bapak Presiden RI Pabowo Subianto yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan ini, yang kali ini terkait hapusnya utang petani dan nelayan serta kenaikan UMP sebesar 6,5 % yang berlaku di Seluruh Indonesia.
Setelah ditandatangani PP Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, kelautan serta UMKM lainnya Pada tanggal 5 November 2024 di Istana Negara.
Ketua umum GAN Burhanuddin, melalui rilis tertulisnya mengatakan bahwa aturan tersebut akan membantu para Petani dan Nelayan untuk fokus mengembangkan usahanya dengan baik dan menjadi pembangkit ekonomi masyarakat ke depannya karena tidak lagi berpikir bagaimana penyelesaian persoalan utangnya.
Kebijakan tersebut berlaku bagi para UMKM yang telah terdata sekitar 1 jt orang di bidang pertanian, perikanan yang terdampak Covid 19 hingga bencana alam. Adapun jumlah utang petani-nelayan yang dihapus yakni 500 jt bagi badan usaha dan 300 jt bagi utang perorangan.
“Kebijakan ini merupakan langkah inovatif dan responsif terhadap persoalan rakyat khususnya bagi petani dan nelayan” Ujar Burhanuddin.
Selain itu GAN juga mengapresiasi dengan baik Setelah ditetapkannya kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 % yang berlaku di seluruh Indonesia, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.
“Bahwa kenaikan upah pekerja ini merupakan momentum bagi peningkatan kesejahteraan para pekerja diberbagai sektor dan salah satu kebijakan bapak Presiden Prabowo yang memihak rakyat pekerja. Kenaikan upah pekerja tersebut cukup moderat, tidak terlalu tinggi tetapi berpihak bagai para Pekerja” Imbuhnya.
Langkah kongkrit yang akan dilakukan GAN untuk menyakapi program Bapak Presiden yaitu Terus mendorong percepatan pelaksanaan program-program yang pro rakyat sehingga bisa dirasakan manfaatnya secara nyata bagi rakyat.
Selanjutnya mengadakan FGD dengan narasumber berbagai kalangan yang terkait dan Hasil dari dialog dan FGD akan dijadikan laporan dan bahan masukan ke bapak Presiden RI dan Menteri terkait.
Serta mendorong percepatan langkah-langkah teknis dari Kementerian terkait sehingga manfaatnya segera dirasakan bagi masyarakat.
