Karama.id – Palu, Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nanang, menyatakan dukungan penuh terhadap program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan (Palu Mapan) yang digagas Pemerintah Kota Palu sebagai upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut H. Nanang, program pemanfaatan lahan tidur tersebut akan sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat apabila dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang baik dari pemerintah.
Ia bahkan mendorong Pemerintah Kota Palu agar mengakomodasi masyarakat yang selama ini telah menguasai dan menduduki lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan pemegang alas hak.
“Berdasarkan data DPRD Kota Palu, luas lahan berstatus HGB di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu hektare dan sebagian besar tidak dimanfaatkan dan terlantar. Itu yang harus pemerintah optimalkan dan melibatkan warga,” ujar H. Nanang di Palu, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, lahan-lahan tidur tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian produktif guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
H. Nanang menegaskan, dirinya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu siap mendukung penganggaran program tersebut apabila benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pada intinya saya sangat mendukung program ini. Sambil menunggu masa aktif izin HGB berakhir tentunya pemerintah jangan lagi memperpanjang izin HGB itu, sebaiknya diserahkan ke masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu menyampaikan akan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan tidur melalui program Palu Mapan yang menjadi salah satu program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu tahun 2026.
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, mengatakan program tersebut difokuskan pada pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan pertanian produktif dengan melibatkan masyarakat dan pemilik lahan di masing-masing wilayah.
“Mapan adalah program unggulan TPID 2026, memanfaatkan lahan tidur atau lahan kosong untuk bertani dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan di masing-masing wilayah,” kata Irmayanti saat rapat koordinasi pelaksanaan program unggulan TPID Kota Palu.
DPRD dan Pemkot Palu Sepakati Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tingkatkan PAD”
Ia menjelaskan, lahan kosong yang belum dimanfaatkan akan ditanami berbagai komoditas hortikultura dan tanaman pangan strategis seperti cabai dan bawang merah yang selama ini menjadi penyumbang inflasi daerah.
Selain memperkuat ketahanan pangan, program tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Palu pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,22 persen atau meningkat dibanding Januari 2026 yang berada pada angka 4,35 persen.
