Karama.id – Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi legislatif daerah dalam mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat lokal.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kompleks Akademi Militer itu diikuti oleh 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, sebagai upaya menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sangat bergantung pada integritas kepemimpinan di daerah.
“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” tegas Presiden di hadapan peserta KPPD.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran dana daerah. Para pimpinan legislatif diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Rico Djanggola menyatakan kesiapannya untuk membawa semangat profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi DPRD, baik di bidang legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Kami merasa beruntung mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden. Ini menjadi pedoman penting bagi kami untuk terus solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menambahkan bahwa DPRD Kota Palu akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan program-program strategis nasional dapat berjalan selaras dengan pembangunan di tingkat lokal.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mendorong kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan KPPD tersebut turut menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi, guna memperkuat kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
