Karama.id – Palu, Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi ajang penting membahas isu strategis pembangunan daerah, khususnya kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Minggu (24/8/2025), dan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan bahwa kekayaan alam Sulteng belum memberi dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan,” ujar Anwar.
Ia mencontohkan, dari total APBD Rp5,5 triliun, PAD baru mencapai Rp2,5 triliun. Padahal, menurutnya, potensi tambahan minimal Rp2 triliun masih bisa digali jika tata kelola pertambangan dibenahi.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui adanya masalah struktural yang membuat manfaat pertambangan belum maksimal dirasakan daerah. Menurutnya, banyak izin tambang masih dikuasai perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.
Ia menekankan pentingnya hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar daerah. Pemerintah pusat, kata Bahlil, berkomitmen menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia menyoroti ketidaksinkronan mekanisme perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang selama ini memengaruhi minimnya setoran PAD.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” jelasnya.
Musda Golkar Sulteng turut dihadiri Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, anggota DPR RI asal Sulteng, serta sejumlah kepala daerah kabupaten. Forum ini diharapkan melahirkan langkah konkret bagi konsolidasi politik Golkar sekaligus mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
