Karama.id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Anwar Hafid, M.Si., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Rakor tersebut digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait dalam mengantisipasi meluasnya karhutla serta dampak kekeringan di sejumlah wilayah Sulteng.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan penanganan karhutla merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan langkah lebih masif dan terkoordinasi.
DPRD Sulteng Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026, Gubernur: Muara Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Ia mengatakan koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan kota dapat berjalan lebih sinergis. Sebelum rakor berlangsung, Gubernur juga telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian karhutla tersebar di sejumlah wilayah. Di Kota Palu, salah satu kejadian tercatat di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah yang mengalami kejadian karhutla cukup besar. Kebakaran terjadi di sejumlah desa dengan luas lahan yang terbakar di salah satu lokasi mencapai sekitar 83 hektare. Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar menilai terdapat hubungan erat antara kondisi kekeringan dengan meningkatnya kejadian karhutla. Berdasarkan grafik kejadian, kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus, bersamaan dengan meningkatnya kasus kebakaran.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan memasuki September. Ia mengingatkan agar peningkatan kejadian karhutla pada Agustus tidak kembali terjadi apabila kondisi kering masih berlangsung.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan karena kondisi kekeringan di beberapa daerah masih berpotensi berlangsung.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari penyusunan langkah penanganan karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tengah.
Rakor dihadiri Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, sejumlah kepala perangkat daerah provinsi, Kepala BKSDA, perwakilan pemerintah kabupaten, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, serta unsur terkait lainnya.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan masif, sehingga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulteng dapat diminimalkan. *
