Karama.id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat Polibu.
Dalam pertemuan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo, turut hadir untuk membahas strategi pembangunan yang akan diterapkan selama lima tahun ke depan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh hanya menjadi dokumen teoritis, tetapi harus menjadi panduan nyata dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masih banyak anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksi mereka. Oleh karena itu, RPJMD harus berorientasi pada solusi konkret yang dapat diimplementasikan dengan hasil yang terukur.
Anwar Hafid mengusung visi “Sulteng Nambaso”, yang berarti Sulawesi Tengah harus maju di segala bidang dengan program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Di sektor pendidikan, ia berkomitmen meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial. Sementara itu, di bidang kesehatan, gubernur menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan layanan medis yang lebih inklusif, termasuk kemudahan dalam akses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP tanpa terkendala administrasi BPJS.
Selain itu, pemerintah provinsi akan fokus pada stabilisasi harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata. Penguatan nilai-nilai budaya lokal juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah, dengan mengintegrasikan semangat Sintuvu Maroso ke dalam kebijakan daerah agar Sulteng memiliki karakter kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dalam rapat tersebut menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan akses teknologi bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih kesulitan mendapatkan sinyal komunikasi. Menurutnya, kondisi ini harus segera diperbaiki agar seluruh wilayah memiliki akses telekomunikasi yang layak.
Di sektor kesehatan, dr. Reny juga menekankan pentingnya layanan medis yang lebih menjangkau masyarakat pelosok. Ia ingin memastikan bahwa ibu hamil dapat melahirkan dengan aman tanpa terkendala jarak ke fasilitas kesehatan yang memadai.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholder lainnya agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Gubernur dan Wakil Gubernur menargetkan rancangan awal RPJMD dapat diajukan ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan daerah dan bukan sekadar wacana politik.
Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen yang bisa diterapkan secara nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
