Karama.id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, menggelar audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (6/3/2025). Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, ini membahas optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti rendahnya penerimaan pajak daerah dari perusahaan-perusahaan di Morowali dan Morowali Utara, yang masih jauh dibandingkan daerah lain seperti Kalimantan Timur yang mampu menyerap pajak hingga Rp6 triliun. Ia menegaskan bahwa salah satu potensi pajak yang belum dimaksimalkan adalah pajak kendaraan operasional perusahaan.
“Kami ini memiliki dana bagi hasil yang sangat kecil. Setiap kali berbicara soal pajak, selalu ada alasan investasi, seakan-akan kita tidak punya keberanian untuk menagih hak kita sendiri. Tapi kemarin Pak Prabowo sudah bilang, jangan takut! Kalau perlu, aturan investasi harus lebih tegas agar memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Anwar Hafid.
Ia juga mengajak BPKP untuk bersinergi dalam memastikan penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan secara maksimal, sehingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulteng tidak menghindari kewajiban mereka.
“Ini bukan semata-mata soal pemasukan daerah, tapi juga soal keadilan. Masyarakat harus merasakan manfaat dari investasi yang masuk ke Sulteng,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Sulteng, Edy Suharto, mengungkapkan bahwa masih ada potensi penerimaan daerah sebesar Rp6-8 miliar yang belum terealisasi. Beberapa sumber pajak yang belum tergarap maksimal di antaranya:
1. Pajak air permukaan sebesar Rp2 miliar
2. Pajak alat berat senilai Rp685 juta
Selain itu, ia juga menyoroti penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih terlalu rendah serta lemahnya sistem penghitungan potensi pajak.
Dalam evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPKP menemukan bahwa dari 10 BUMD yang ada di Sulteng, hanya tiga yang masih aktif, yakni dua di Palu dan satu di Banggai. Namun, ketiga BUMD tersebut dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah.
Terkait investasi di Morowali, Edy Suharto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 102 ribu tenaga kerja lokal dan 19 ribu tenaga kerja asing di wilayah tersebut. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Morowali terus menurun, hambatan investasi masih terjadi, terutama dalam:
1. Perizinan yang berbelit
2. Keterbatasan SDM pelayanan publik
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS (Online Single Submission)
BPKP juga menyoroti belum adanya regulasi yang jelas terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke sektor UMKM. Saat ini, belum ada analisis kebutuhan konkret serta basis data yang jelas untuk memastikan CSR benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.
Sebagai rekomendasi, BPKP mendorong Pemprov Sulteng untuk memperkuat koordinasi dengan Bappenas, guna memanfaatkan data nasional untuk perencanaan program sosial ekonomi, meningkatkan tata kelola BUMD, serta menyusun perencanaan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.
