Karama.id – Palu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Syaifullah Djafar, akhirnya angkat bicara terkait keputusan KORMI Nasional yang mencabut status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027. Dalam konferensi pers di Palu, Sabtu (1/8/2026), Syaifullah menegaskan bahwa KORMI Sulteng tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri sebagai penyelenggara FORNAS.
Menurutnya, polemik yang berkembang tidak seharusnya diarahkan pada upaya mencari pihak yang bersalah, melainkan memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat mengenai seluruh proses persiapan yang telah dilakukan sejak Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai tuan rumah.
“Kami tidak ingin terjebak mencari siapa yang salah. Yang ingin kami jelaskan adalah apa saja yang sudah dilakukan KORMI Sulawesi Tengah sejak awal hingga keluarnya keputusan KORMI Nasional,” ujar Syaifullah.
Ia menjelaskan bahwa saat Sulteng mengajukan diri sebagai calon tuan rumah, seluruh upaya difokuskan untuk meyakinkan KORMI Nasional bahwa daerah tersebut layak menjadi penyelenggara. Namun setelah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah, tanggung jawab yang diembannya tidak hanya kepada Sulawesi Tengah, tetapi juga kepada seluruh KORMI provinsi dan induk organisasi olahraga masyarakat (Inorga) di Indonesia.
“Begitu Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai tuan rumah, saya tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada Sulawesi Tengah, tetapi juga kepada seluruh KORMI provinsi dan seluruh Inorga di Indonesia. Saya harus memastikan FORNAS dapat terselenggara dengan baik,” katanya.
Syaifullah memaparkan bahwa kepengurusan KORMI Sulteng dilantik pada 29 Juni 2025. Selanjutnya, Sulteng mengajukan diri sebagai calon tuan rumah FORNAS pada 7 Juli 2025. Setelah melalui proses verifikasi dan presentasi kesiapan daerah oleh Gubernur Sulawesi Tengah di hadapan tim KORMI Nasional, Sulteng resmi ditetapkan sebagai tuan rumah melalui rapat pleno pada 25 Juli 2025 dan menerima Pataka FORNAS saat penutupan FORNAS VIII di Nusa Tenggara Barat pada 1 Agustus 2025.
Sejak penetapan tersebut, berbagai persiapan dilakukan, mulai dari rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penyusunan agenda Road to FORNAS, pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi (FORPROV), hingga sayembara logo, maskot, dan jingle FORNAS 2027.
Menurut Syaifullah, KORMI Nasional juga telah melakukan survei terhadap sekitar 35 venue yang disiapkan di Sulawesi Tengah dan seluruh lokasi dinilai layak digunakan untuk penyelenggaraan FORNAS.
Ia membantah anggapan bahwa KORMI Sulteng tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung intensif sejak awal persiapan, termasuk dalam pembahasan logo, maskot, Road to FORNAS, hingga berbagai rapat yang selalu melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Namun, memasuki tahun anggaran 2026, KORMI Sulteng menghadapi keterbatasan anggaran. Organisasi tersebut hanya memperoleh alokasi dana sekitar Rp600 juta yang harus digunakan untuk membiayai Road to FORNAS, FORPROV, operasional organisasi, serta dukungan terhadap berbagai Inorga.
Karena itu, KORMI Sulteng mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, atas permintaan KORMI Nasional, KORMI Sulteng bersama Dinas Pemuda dan Olahraga menghitung kebutuhan penyelenggaraan FORNAS dan mengusulkan anggaran sekitar Rp40 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurut Syaifullah, anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pelaksanaan FORNAS, seperti pembukaan dan penutupan, penataan venue, transportasi, akomodasi, konsumsi, tenaga kerja, serta relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur.
Ia menambahkan, hasil kajian menunjukkan penyelenggaraan FORNAS berpotensi memberikan dampak ekonomi hingga sekitar Rp200 miliar bagi Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Namun, hingga saat itu usulan anggaran tersebut disebut belum memperoleh kepastian.
Dalam kesempatan itu, Syaifullah juga menjelaskan mengenai tiga surat yang dikirim KORMI Sulteng kepada KORMI Nasional selama proses persiapan. Surat-surat tersebut berisi laporan mengenai kondisi dukungan anggaran, perkembangan persiapan penyelenggaraan, serta perhatian terhadap aspek mitigasi bencana, mengingat FORNAS diproyeksikan diikuti sekitar 20 ribu peserta dari seluruh Indonesia.
“Kami hanya menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak pernah ada satu kalimat pun yang meminta mundur sebagai tuan rumah. Keputusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan KORMI Nasional,” tegasnya.
Syaifullah mengaku tidak pernah membayangkan laporan yang disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut justru dijadikan salah satu dasar dalam keputusan pencabutan status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah FORNAS 2027.
Menanggapi isu yang mengaitkan persoalan tersebut dengan kepentingan politik, ia membantah anggapan itu dan menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan politik.
“Kalau dikaitkan dengan politik, menurut saya itu terlalu jauh. Saya bukan orang partai politik. Saya lebih memilih mengurus organisasi dan pembinaan olahraga masyarakat,” pungkasnya. *
