Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulteng untuk mematangkan pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan koordinasi berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, dan turut dihadiri jajaran pejabat daerah serta Kemenkumham. Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat pendirian koperasi desa berbasis hukum yang kuat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan kesiapan institusinya dalam memberikan pendampingan hukum kepada para kepala desa dan lurah yang akan mendirikan koperasi.
“Kami berkomitmen memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari penyusunan dokumen legal hingga penerbitan akta notaris, sehingga koperasi memiliki legitimasi hukum,” jelas Rakhmat.
Wakil Gubernur dr. Reny menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian menjadi kunci keberhasilan program nasional.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Diperlukan kolaborasi kuat untuk memastikan koperasi di desa benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar dr. Reny.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng Dr. Rudi Dewanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sisliandy, Kepala Biro Hukum Adiman, serta Kabid Pemberdayaan Moh. Iqbal Labalo.
