Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah peluncuran aplikasi “Satu Harga”, sebuah platform yang dirancang untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok secara real time sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap potensi kenaikan harga di pasaran.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulteng di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (9/7/2026).
Menurut Reny, aplikasi Satu Harga merupakan bagian dari implementasi program BERANI Murah yang bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan, platform tersebut nantinya akan dilengkapi dengan fitur Early Warning System (EWS) yang memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini gejolak harga komoditas penyumbang inflasi.
“Melalui sistem ini, TPID dapat mengetahui lebih cepat apabila terjadi potensi kenaikan harga sehingga langkah antisipasi bisa segera dilakukan sebelum berdampak luas kepada masyarakat,” ujar Reny.
Selain memperkuat sistem pemantauan berbasis digital, Pemprov Sulteng juga mendorong peningkatan produksi komoditas strategis, terutama cabai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi daerah.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan terus menggalakkan distribusi bibit cabai kepada masyarakat agar lahan pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan produktif.
“Gerakan menanam harus terus diperluas. Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam cabai dan komoditas pangan lainnya, maka ketahanan pangan daerah akan semakin kuat,” katanya.
Wakil Gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah sebagai instrumen intervensi ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara seluruh TPID di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan distribusi pangan ke luar daerah.
“Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah terpenuhi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memenuhi permintaan dari daerah lain,” tegas Reny.
Rapat koordinasi tersebut diikuti jajaran TPID kabupaten dan kota se-Sulteng secara virtual. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulteng Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., bersama perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, BMKG, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Melalui penguatan digitalisasi, peningkatan produksi pangan, dan sinergi lintas sektor, Pemprov Sulteng berharap sistem pengendalian inflasi menjadi lebih responsif, akurat, dan berkelanjutan sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta daya beli masyarakat dapat dipertahankan. *
