Karama.id – Palu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng) dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulteng yang membahas tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menekankan agar RAPBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen keuangan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Anwar Hafid Dorong Percepatan Program Tiga Juta Rumah, Bidik 20.000 Rumah pada 2027
Reny menegaskan setiap program yang masuk dalam RAPBD harus memiliki hasil yang jelas dan dapat diukur. Anggaran tidak semata-mata diarahkan pada tingkat penyerapan, tetapi harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny dalam rapat paripurna.
Pemprov Sulteng menyadari kemampuan fiskal daerah masih memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan anggaran.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai ketentuan. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat untuk mendukung prioritas pembangunan.
Pada sisi belanja, anggaran akan diarahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Anwar Hafid Dorong 1.000 Pelaku Usaha Ekspor, UMKM Sulteng Ditargetkan Tembus Pasar Global
Prioritas tersebut mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD berlangsung secara konstruktif, objektif dan transparan serta mengikuti jadwal dan ketentuan yang berlaku.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle. Turut hadir Gubernur Sulteng Dr. Anwar Hafid, M.SI. anggota DPRD Sulteng, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng. *
