Karama.id – Palu, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR-RI periode 2024-2029 dari Dapil Sulawesi Tengah (Sulteng), melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dalam rangka kegiatan reses di Palu pada Rabu, (8 Januari 2025)
Kedatangan Abcandra disambut hangat oleh Gubernur Rusdi Mastura beserta pejabat pemerintah setempat di Kantor Gubernur Sulteng. Pertemuan tersebut berlangsung akrab, dengan kedua tokoh membahas berbagai isu strategis dalam agenda reses. Beberapa topik yang dibahas termasuk RUU Daerah Kepulauan, percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) di Sulteng, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keselamatan bertransportasi, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), serta otonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abcandra menyampaikan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintah pusat dan berharap bisa menerima masukan dari masyarakat di Dapilnya. “Saya akan fokus pada pengawalan program-program pemerintah pusat dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah, dan semoga bisa mendapatkan masukan dari teman-teman di dapil,” ujarnya.
Gubernur Rusdi Mastura juga menyambut baik kesempatan untuk bertemu dengan anggota DPD-RI tersebut. Ia menekankan pentingnya suara DPD-RI sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Rusdi juga mengkritisi kebijakan pusat yang perlu dievaluasi, seperti pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Salah satunya adalah kebijakan yang mencabut kewenangan daerah dalam mengelola distribusi pupuk untuk petani.
“Produksi padi kita baru 3 ton per hektar, sementara di luar (Sulteng) sudah mencapai 8-10 ton. Pupuk jadi hambatan karena harus menunggu dari pusat. Petani sering kali menerima pupuk saat musim panen, bukan di awal musim tanam,” keluh Rusdi Mastura.
Gubernur Rusdi juga menyoroti kekhawatirannya terkait kebijakan yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pembangunan, yang menurutnya dapat mengancam keutuhan negara dan persatuan bangsa. “Kelangsungan NKRI akan dipertaruhkan jika unsur penyelenggara negara tidak kembali pada pelaksanaan yang riil dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
Selain itu, sejumlah perangkat daerah juga memberikan paparan mengenai berbagai program. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Moh Arief Latjuba, berharap Sulteng dapat terakomodir dalam RUU Kepulauan, mengingat wilayah Sulteng memiliki 1.571 pulau dan luas laut yang lebih besar dibandingkan daratan. Program MBG, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, juga siap diluncurkan setelah sebelumnya diuji coba pada Hari Guru Nasional November 2024.
Kepala Dinas Perhubungan, Sumarno, menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah terkait keselamatan bertransportasi telah disusun sebagai masterplan untuk mencegah kecelakaan. Terkait pengadaan CASN, Analis Kepegawaian BKD Sulteng, Tauhid, melaporkan bahwa dari 5.330 formasi P3K yang dibuka, baru 2.408 yang terisi, dan mengusulkan agar formasi kosong dapat diisi oleh calon dengan rangking tertinggi berdasarkan hasil CAT.
Gubernur Rusdi Mastura juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan KODAM XXII/Tadulako yang akan membawahi Sulteng dan Sulawesi Barat (Sulbar), serta berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen dan data pendukung dari OPD terkait reses, serta penyerahan plakat oleh Gubernur Rusdi Mastura kepada Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Beberapa pejabat provinsi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, Kadis Pangan Iskandar Nongtji, Kadis Kesehatan dr. Komang Adi Sujendra, dan Karo Pemerintahan dan Otda Drs. Dahri Saleh.
