Karama.id – Palu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik titipan dalam proses penerimaan siswa.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas presiden di Gedung Pogombo, Kota Palu, Senin (20/4/2026).
“Program ini ditujukan khusus bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Prinsip keadilan harus dijaga agar manfaatnya dirasakan kelompok paling rentan,” ujarnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga mencakup pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Orang tua siswa akan didorong menjadi lebih mandiri melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi.
“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya. Harapannya, ketika anak lulus, orang tuanya juga sudah mandiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Para lulusan nantinya akan mendapatkan pendampingan lanjutan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja melalui pelatihan keterampilan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan literasi masyarakat melalui pembangunan perpustakaan modern guna meningkatkan budaya membaca serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gawai.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di daerahnya masih berada di kisaran 10 persen dari total sekitar 3,7 juta penduduk.
Ia juga menyoroti masih adanya sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Kami terus mendorong intervensi konkret, khususnya di sektor pendidikan dan perumahan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menegaskan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah Sulawesi Tengah.
