Karama.id – Palu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako (Untad) bekerja sama dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menggelar Pembekalan KKN Tematik Pertanahan 2026 di Aula LPPM Untad, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus kolaborasi perguruan tinggi dengan Pemerintah Kota Palu dalam bidang pertanahan.
Kepala LPPM Untad, Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum., menjelaskan Tridharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, ketiga bidang tersebut memiliki peran dalam membangun kompetensi mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan di masyarakat.
Pada bidang pendidikan, mahasiswa dibekali pengetahuan dan kompetensi. Sementara penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menemukan solusi atas berbagai persoalan. Adapun pengabdian kepada masyarakat menjadi wadah untuk menerapkan ilmu dan hasil penelitian, salah satunya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Khusus KKN Tematik Pertanahan, Lukman berharap mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami dan mengurus administrasi pertanahan sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi bagian dari peluncuran proyek perubahan untuk mempercepat sertifikasi aset daerah.
“Pemerintah Kota Palu sangat menyambut baik dan membutuhkan kolaborasi ini. Dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, peran serta adik-adik mahasiswa sangat penting untuk membantu menelusuri dokumen, memetakan lokasi, hingga mengidentifikasi kendala di lapangan,” tutur Imelda.
Ia mengingatkan mahasiswa bahwa penerapan teori di ruang kelas akan menghadapi kondisi yang berbeda ketika berada di lapangan. Dalam KKN tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum akan lebih banyak berfokus pada aspek administrasi dan legalitas, sementara mahasiswa Fakultas Teknik menangani pemetaan dan data teknis.
“Di lapangan nanti kalian akan melihat langsung prosesnya, memahami kendala yang ada seperti persoalan batas tanah hingga tata guna lahan antara kawasan pertanian dan perumahan. Kritis itu harus, tetapi kritik mahasiswa juga harus disertai dengan solusi,” pesannya.
Imelda juga mendorong mahasiswa untuk memperluas cara pandang dalam mempersiapkan masa depan. Ia mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara, tetapi juga mempertimbangkan pilihan menjadi wirausahawan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Melalui KKN Tematik Pertanahan 2026, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung di lapangan sekaligus membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan administrasi, legalitas, pemetaan serta kepastian pertanahan di Kota Palu. *
