Karama.id – Palu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bersama Universitas Tadulako (Untad) menggelar Diskusi Publik dan Lokakarya bertajuk “Kolaborasi Nyata, Manfaat Merata”, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untad itu mengangkat tema “Menyelesaikan Hambatan Sosial dan Lingkungan, Mengoptimalkan Manfaat Hilirisasi”. Forum mempertemukan akademisi, mahasiswa, pelaku industri pertambangan, organisasi masyarakat sipil (NGO), serta unsur birokrasi daerah untuk membahas tantangan dan peluang hilirisasi di Sulawesi Tengah.
Rektor Untad yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, S.T., M.T., M.Sc., mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung hilirisasi, terutama melalui pengembangan sumber daya manusia, penelitian, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam paparannya, Andi Rusdin memperkenalkan konsep “3F”, yakni frame, focus, dan forum. Frame berkaitan dengan fungsi utama universitas dalam pengembangan SDM, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sementara focus diarahkan pada isu strategis daerah, termasuk kawasan industri, ketenagakerjaan, dan perkembangan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah.
Menurut Andi, hilirisasi nikel memiliki nilai strategis karena pemanfaatannya tidak hanya berkaitan dengan industri baterai kendaraan listrik, tetapi juga kebutuhan industri teknologi dan manufaktur.
“Universitas juga membutuhkan forum sebagai ruang diskusi dan kolaborasi untuk menjembatani berbagai persoalan yang muncul antara masyarakat, industri, dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut Untad dapat mengambil sejumlah peran, antara lain sebagai knowledge hub atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penyedia independent evidence melalui data dan kajian ilmiah yang objektif, serta community interface yang menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
Selain itu, Untad diarahkan menjadi talent pipeline dalam menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri, innovation partner untuk pengembangan teknologi, serta convening platform yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas persoalan pembangunan.
Untuk memperkuat peran tersebut, Untad terus mengembangkan kapasitas SDM, laboratorium, penelitian, kurikulum, pelatihan, dan jejaring kerja sama yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Andi menegaskan, hilirisasi tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Manfaatnya, kata dia, perlu dirasakan masyarakat lokal melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM, keterlibatan dalam rantai pasok industri, hingga pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Tim Ahli Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Kementerian ESDM RI, M. Ridha Saleh, mengatakan terdapat sejumlah isu penting yang mengemuka dalam diskusi. Tiga di antaranya menyangkut pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, pentingnya keadilan sosial dan ekologis dalam pembangunan industri, serta penguatan kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi.
Menurut Ridha, aspek sosial dan lingkungan menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama agar proses hilirisasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Untad, untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekosistem hilirisasi.
“Beban universitas tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” katanya.
Melalui diskusi dan lokakarya tersebut, masukan dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan hilirisasi nasional sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. *
