Menu ✖

Mode Gelap
Pedang Pora Warnai Pelepasan Wakapolda Sulteng Helmi Kwarta ke Mabes Polri Kapolda Rizal Irawan Pimpin Sertijab Wakapolda Sulteng dan Kapolres Parimo Hadiri Pesantren Lansia, Wagub Reny Ajak Lansia Jaga Kesehatan dan Perkuat Iman Kapolda Sulteng Gelar Jumat Keliling, Ajak Masyarakat Jaga Keamanan Bersama Buka Festival Danau Poso 2026, Anwar Hafid Tekankan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Rakyat Polda Sulteng dan BNNP Kembali Gerebek Kayumalue, Dua Orang Diamankan

Sulawesi

Gubernur Anwar Hafid Pastikan Layanan Kesehatan Mudah Diakses Bagi Seluruh Warga Sulteng

badge-check


					Gubernur bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat bidang kesehatan di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, (Foto: Istimewa) Perbesar

Gubernur bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat bidang kesehatan di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, (Foto: Istimewa)

Karama.id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat di daerahnya dapat memperoleh layanan kesehatan dengan mudah, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif.

Dalam rapat bidang kesehatan yang digelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur pada Kamis (6/3/2025), Anwar Hafid menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulteng—sekitar 61 persen—yang sering kali kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.

“Siapa pun yang sakit, tidak memiliki jaminan kesehatan, atau BPJS-nya tidak aktif, cukup tunjukkan KTP, maka langsung akan dilayani di rumah sakit,” tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD, serta jajaran direksi RS Undata dan RS Madani.

Anwar juga menekankan perlunya solusi bagi pasien yang kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan keringanan bagi kasus-kasus darurat.

“Mereka yang baru saja di-PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini yang harus segera kita atasi,” ujarnya.

Dalam upaya mengeksekusi kebijakan ini, Anwar mempercayakan implementasi kepada Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman panjang di sektor kesehatan.

Selain itu, ia menyoroti kualitas layanan BPJS di rumah sakit. Meskipun mengapresiasi BPJS Cabang Palu yang dinilai lebih baik dibandingkan daerah lain, ia tetap meminta peningkatan kualitas pelayanan agar pasien BPJS mendapatkan perlakuan setara dengan pasien umum.

“Pasien BPJS harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien umum. Tidak boleh ada diskriminasi layanan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulteng juga berencana membangun rumah sakit berstandar internasional di Kota Palu sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan.

“Tahun 2026, kami akan mulai membantu kabupaten-kabupaten lain. Namun, kita harus memastikan terlebih dahulu RS Madani dan RS Undata menjadi contoh pelayanan terbaik,” tambahnya.

Sebagai bagian dari program unggulan “Berani Sehat”, Anwar Hafid bersama dr. Reny Lamadjido bertekad menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

“Kami pastikan, siapa pun yang membutuhkan perawatan di rumah sakit akan mendapatkan kamar dan obat yang diperlukan. Tidak boleh ada pasien yang ditolak,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Sulawesi