Karama.id – Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya inovasi digital dan koordinasi lintas daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal. Hal ini disampaikan dalam rapat virtual bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Rifani, serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten/kota se-Sulteng, Jumat (9/5/2025).
Gubernur Anwar memberikan apresiasi atas meningkatnya angka investasi di Sulteng dalam beberapa tahun terakhir, menyebutnya sebagai buah dari kerja keras aparatur pemerintah dalam memberikan layanan optimal kepada investor.
“Sulawesi Tengah kini menjadi salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kecepatan dan inovasi dalam pelayanan perizinan, mencontohkan sistem digital yang diterapkan di Turki, di mana pengurusan izin dilakukan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, Sulteng perlu segera mengadopsi sistem serupa untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan.
“Investor, baik dari luar maupun lokal, membutuhkan kepastian, rasa aman, dan kemudahan layanan. Ini yang harus kita wujudkan,” tegasnya.
Anwar juga mengingatkan agar kehati-hatian tetap menjadi prioritas dalam penerbitan izin. Ia menyoroti kasus pemalsuan dokumen rekomendasi dinas dalam perizinan air baku di Morowali, yang memicu protes masyarakat. Untuk itu, ia meminta petugas selalu melakukan verifikasi langsung sebelum menerbitkan izin.
“Tanya langsung, pastikan keabsahan rekomendasi. Jangan sampai terjebak pada dokumen palsu,” pesannya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antarlevel pemerintahan. Setiap perizinan yang diterbitkan oleh provinsi harus dikomunikasikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan sinergi.
Sebagai wujud komitmen, Anwar merencanakan kunjungan ke seluruh kabupaten/kota bersama para kepala dinas provinsi guna memperkuat sinkronisasi program serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif.
“Meski kewenangan berbeda, tujuan kita tetap sama, yakni demi kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
