Karama.id – Palu, Pedagang di Pasar Inpres Palu mengeluhkan sepinya pengunjung jelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H yang jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025.
Ini adalah lebaran terpuruk yang pernah mereka alami. Hari-hari dihabiskan dengan rasa kantuk karena minimnya pengunjung, berbeda dengan bulan puasa sebelumnya. Sejak awal bulan Ramadan hingga tiga hari menjelang Lebaran, rata-rata omset harian hanya berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.
Menurut Rahmat, salah seorang pedagang di Pasar Inpres Palu, dalam satu hari terkadang tidak ada pembeli sama sekali. “Tidak ada pengunjung yang masuk ke tempat jualan. Kalau pun ada, mungkin mereka menganggap harga jual terlalu mahal. Namun kenyataannya memang pengunjung yang tidak ada,” jelas Rahmat.
Rahmat menyebutkan bahwa bulan puasa kali ini adalah yang paling sepi sejak ia berjualan di Pasar Inpres. Tahun-tahun sebelumnya, menjelang Lebaran, pasar masih ramai dikunjungi pembeli. Momen itu biasanya dimanfaatkan pedagang untuk meningkatkan omset dan laba usaha.
Ia menambahkan bahwa kondisi sepi pengunjung ini tidak hanya terjadi di bulan puasa, tetapi juga di bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya, banyak pedagang pakaian yang mencoba peruntungan dengan berjualan di pasar lain, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda. “Bahkan sudah ada yang menutup usahanya,” ujar Rahmat.
Rahmat khawatir jika situasi ini terus berlanjut, maka banyak pedagang di Pasar Inpres akan gulung tikar.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sulawesi Tengah, H. Moch. Amin Badawi, mengungkapkan bahwa kondisi ini tidak hanya dialami oleh pedagang Pasar Inpres, tetapi juga oleh seluruh pedagang pasar tradisional di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, penyebab utama adalah menurunnya daya beli masyarakat. Pendapatan masyarakat stagnan atau bahkan menurun di hampir semua sektor, termasuk petani, nelayan, buruh, hingga karyawan. “Artinya, kondisi ekonomi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja,” ujar Amin Badawi.
Situasi ini, kata Amin Badawi, telah berlangsung lama dan semakin diperparah oleh kebijakan efisiensi pemerintah. Hotel-hotel sepi dari kegiatan, proyek-proyek pemerintah banyak yang dihentikan, dan belanja ATK di perkantoran dipangkas ketat. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menyadari dampak luas dari kebijakan tersebut.
“Hotel-hotel memiliki banyak karyawan, proyek melibatkan banyak pekerja seperti buruh bangunan, sopir truk, dan penambang pasir. Begitu pula toko-toko penjual ATK yang juga mempekerjakan karyawan. Jika hotel sepi, proyek dihentikan, dan toko ATK merugi, maka pendapatan mereka berkurang, sehingga daya beli masyarakat ikut turun,” jelasnya.
Sektor pertanian pun mengalami masalah serupa, di mana selisih antara hasil penjualan dan biaya produksi sangat kecil. Akibatnya, para petani harus berhemat untuk bertahan hidup.
“Faktor-faktor inilah yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam. Pemerintah harus duduk bersama mencari solusi, karena ini adalah tugas mulia yang harus segera dilakukan,” pungkas Amin Badawi.
