Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ( Pemprov Sulteng) resmi melantik 40 aparatur sipil negara (ASN) jabatan Eselon II dan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Anwar Hafid bersama Reny Lamadjido di Rumah Jabatan Siranindi II sebagai bagian dari upaya mempercepat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Para pejabat yang dilantik sebelumnya telah mengikuti proses uji kompetensi (job fit) dan diharapkan mampu bekerja cepat, adaptif, serta menghadirkan inovasi di masing-masing perangkat daerah.
Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya:
- Muhammad Syahrul Syam sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- Wahid Irawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.
- Santo Wibowo sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- A. Haris sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah.
- Asbudianto sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Rahman Ansyari sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.
- I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
- Irwan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
- Rusmiati sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
- Wahyu Agus Pratama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, pejabat lainnya dari total 40 orang yang dilantik belum dirinci dalam keterangan resmi yang disampaikan.
Anwar Hafid Dilantik sebagai Ketua Umum MIPI, Tekankan Pemerintahan Harus Berbasis Kebenaran
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya inovasi dan kerja nyata dari seluruh perangkat daerah.
“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Gubernur berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak organisasi sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan demi pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
