Karama.id – Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan rapat koordinasi guna mempersiapkan kunjungan kerja Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN), Budiman Sudjatmiko, bersama Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvy Yuri Moriza. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Fahrudin Yambas, bertempat di Ruang Rapat Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng pada Rabu (15/01/2025).
Dalam rapat, dibahas agenda kunjungan kerja yang akan berlangsung selama dua hari, dimulai Kamis (16/01/2025). Rangkaian acara dimulai dengan penyambutan Kepala BP TASKIN dan Wakil Menteri UMKM di Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu. Fokus utama kunjungan ini adalah pengukuhan kepengurusan baru Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (PEKNAS) periode 2024-2029, serta penyampaian visi, misi, dan program kerja PEKNAS kepada anggota dan masyarakat.
Kunjungan kerja ini juga bertujuan memperkuat sinergi antar anggota dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan di berbagai sektor. Selain itu, diharapkan dapat mempererat kerja sama antara PEKNAS dengan para pemangku kepentingan di bidang ekonomi kerakyatan.
Beberapa agenda utama dalam kunjungan tersebut antara lain peluncuran program industrialisasi sumber daya alam berbasis kearifan lokal, peluncuran program digital bisnis Lubkita.com sebagai upaya strategis untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Tengah, dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (PEKNAS) untuk wilayah Sulawesi Tengah. Pelantikan ini mencakup DPW PEKNAS Sulteng, DPC, dan DPAC PEKNAS di seluruh wilayah provinsi.
Rapat persiapan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulteng, Kepala Biro Umum, Kepala Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu, Ketua DPW PEKNAS Sulawesi Tengah Irsam Said Lolo, serta pengurus PEKNAS lainnya.
Diharapkan kunjungan kerja ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah dan membangun kemitraan yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor UMKM di daerah.
