Kunjungan kerja itu bertujuan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal di sekolah-sekolah serta memantau kesiapan proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027.
DPRD Kota Palu menilai pengawasan langsung di lapangan penting dilakukan guna memastikan pelayanan pendidikan berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palu, Rini Haris, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG maupun proses penerimaan siswa baru pada tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, di SDN 15 dan SMP Negeri 1, pelaksanaan MBG sudah berjalan dengan baik dan ada perubahan dibanding sebelumnya,” ujar Rini.
Meski demikian, terkait penerimaan siswa baru, pihaknya mengaku masih menunggu informasi resmi dari Dinas Pendidikan Kota Palu. Hal itu karena panitia penerimaan siswa baru di kedua sekolah tersebut disebut belum terbentuk.
“Kami masih menunggu data dan informasi fix dari Dinas Pendidikan terkait mekanisme penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027,” katanya.
Usai melakukan monitoring di sekolah, Komisi A DPRD Kota Palu juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan guna membahas lebih lanjut proses dan mekanisme penerimaan siswa baru.
Menurut Rini, pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD, terutama setelah muncul berbagai keluhan orang tua siswa pada proses penerimaan peserta didik baru tahun 2025.
“Banyak orang tua mengeluhkan anak mereka tidak diterima di sekolah padahal masuk dalam sistem zonasi. Ternyata ada beberapa persoalan yang memang belum semuanya bisa tercover,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Palu, Yusri, menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di sekolah berjalan baik dan telah mengikuti mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan.
“Penyaluran MBG kepada anak-anak dilakukan sesuai mekanisme atau prosedur yang sudah kami buat,” ujarnya.
